• Himpunan Aktivis Milenial (HAM) Indonesia merencanakan melayangkan saran pada Polri biar menginvestigasi selesai persekusi serta intimidasi pada jurnalis. Pasalnya berdasar pada data yang dipunyai HAM, kekerasan pada jurnalis masih tetap berlangsung. Tidak cuman melanggar Undang-Undang, kekerasan akan mengganggu kapasitas jurnalis dalam memberikannya kabar pada orang. 

     

    Sekjen HAM Indonesia Muchlas Samorano memberikan, kekerasan pada jurnalis berulangkali berlangsung. Walaupun telah banyak yang memberikan laporan peristiwa ini, akan tetapi kekerasan masihlah saja berlangsung sampai waktu ini. 

     

    " Memang banyak yang telah memberikan laporan pada kepolisian, akan tetapi sampai waktu ini kasusnya tak ada yang diusut selesai, " tuturnya waktu jumpa wartawan, Sabtu (16/3) . 

     

    Beberapa jadwal kekerasan yang terdaftar di HAM Indonesia yaitu yang dijalankan oleh rangkaian massa Islam Militan pada 2016 saat kemarin. Menurut dia, apa yang dijalankan pada seseorang jurnalis itu mengintimidasi kebebasan wartawan. 

     

    " Jadi tidak cuman melayangkan surat saran untuk pengusutan, kami pula ingin ajak audiensi. Baik dari pihak kepolisian, ataupun dari Ormas itu, " ujarnya. 

     

    Muchlas mengharap, oleh karena ada upaya-upaya itu, persekusi dan intimidasi pada jurnalis dapat di hilangkan. Mengingat, sampai kini seperti tak ada penegakkan hukum pada banyak aktor persekusi ataupun intimidasi. 

    Baca Juga: apa itu Persekusi

    " Walau sebenarnya dalam kerja, seseorang jurnalis dilindungi oleh Undang-Undang. Hingga bila ada yang mengintimidasi atau mengganggu pekerjaan dalam peliputan, bermakna pula melanggar Undang-Undang. 

    Artikel Terkait: indonesia GDP

    Kami ingin semua pihak bersinergi serta tidak lagi ada persekusi ataupun intimidasi pada wartawan, " tangkisnya.


    votre commentaire
  • Selama 20 tahun terakhir, Indonesia, negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan negara dengan mayoritas populasi Muslim terbesar, telah berkembang menjadi negara demokrasi berdasarkan toleransi dan interpretasi Islam yang moderat. Indonesia juga telah muncul sebagai salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di Asia. Artikel ini adalah bagian dari seri “Indonesia dan Timur Tengah: Menjelajahi Koneksi” yang meneliti sifat, ruang lingkup, dan implikasi hubungan Indonesia dengan kawasan Timur Tengah.

    Bulan April 2017, Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo mengakui bahwa ia “kecewa” oleh investasi asing senilai US$6,71 miliar yang dijanjikan oleh Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud dalam kunjungannya sebulan sebelumnya. Kekecewaan Jokowi muncul setelah berita bahwa investasi Saudi di China hampir sepuluh kali lipat dari yang dijanjikan kepada Indonesia, selain setelah pengumuman bahwa raksasa minyak dan gas Malaysia Petronas menjual saham senilai $7 miliar kepada raksasa minyak Teluk Saudi Aramco.

    Baca Juga: assalamualaikum warrahmatullahi wanarakatuh

    Investasi Kerajaan Arab Saudi di China dan Malaysia semakin memajukan dua pesaing ekonomi regional Indonesia yang sudah memiliki infrastruktur yang lebih maju. Kekecewaan Jokowi kemungkinan disebabkan oleh lebih dari sekadar menjadi penerima potongan terkecil dari kue investasi Saudi. Kampanye kepresidenannya dalam Pilpres 2014 berjanji untuk merevitalisasi infrastruktur Indonesia yang sudah lama lesu, dan tiga tahun untuk masa lima tahun kepresidenannya tidak banyak menunjukkan hasil memuaskan.

    Meskipun Jokowi kecewa, Indonesia akan terus melampaui negara-negara tetangganya di Asia dalam menerima pendanaan Arab Saudi untuk universitas dan beasiswa agama yang memungkinkan siswa Indonesia untuk menempuh ilmu di lembaga-lembaga Islam di Kerajaan. Strategi investasi budaya Saudi di Indonesia, utamanya direkayasa melalui pembangunan sekolah-sekolah Islam, penyediaan guru dan buku pelajaran, dan peluang pendanaan beasiswa telah memfasilitasi saluran pengaruh Saudi yang sebagian besar tidak dapat ditembus terhadap perubahan politik Indonesia selama 40 tahun terakhir.

    Artikel Terkait: gambar norma agama

    Pendidikan Islam yang didukung Arab Saudi tidak hanya bertahan tetapi berkembang pesat di bawah penindasan rezim Orde Baru Suharto dari tahun 1966 hingga 1998. Saat ini, di bawah pemerintahan demokratis Indonesia yang cenderung anti-liberal, elit Muslim yang berpendidikan Saudi di Indonesia memanfaatkan peluang untuk menggunakan peningkatan kebebasan politik untuk mempromosikan proteksionisme agama dan konservatisme Islam garis keras.

    IDENTITAS NASIONAL DI BAWAH SUHARTO
    Tahun 1965, komplotan rahasia dari perwira militer sayap kiri mengatur kudeta yang gagal di Jakarta, membunuh enam jenderal anti-komunis yang mereka yakini sedang bersiap menggulingkan Presiden Sukarno. Dalam minggu-minggu berikutnya, Jenderal Suharto, yang dengan mencurigakan lolos dari pembunuhan, melangkah untuk menetralkan komplotan, mengambil kendali tentara, dan akhirnya mengambil alih kepresidenan itu sendiri.

    Upaya kudeta tersebut dilakukan tepat sebelum penumpasan Komunis 1965-1966, di mana tentara memenjarakan dan mengeksekusi anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), kaum kiri, pembangkang politik, dan pihak-pihak lain yang dianggap mengancam negara Indonesia. Penghitungan terakhir korban masih banyak diperdebatkan, dengan perkiraan korban tewas dan hilang berkisar antara 100.000 hingga lebih dari satu juta jiwa.

    Di tengah kekacauan pasca penumpasan PKI, Presiden Suharto yang baru menjabat berusaha memperkuat kekuasaan politiknya dengan menyatukan Indonesia yang memiliki beragam latar belakang bahasa, etnis, dan keagamaan, hingga penyebaran geografis yang sulit dikendalikan. Pemerintah Indonesia mendistribusikan ribuan televisi dan berinvestasi dalam infrastruktur satelit untuk menyiarkan propaganda yang disponsori negara di seluruh Nusantara.

    Sekolah umum dimulai setiap hari dengan menyanyikan lagu wajib dan upacara pengibaran bendera Merah Putih. Pancasila diamanatkan sebagai landasan ideologis dari semua lembaga formal Indonesia dalam upaya untuk mengekspresikan kepribadian tunggal Indonesia.

    Penegasan identitas nasional yang kuat melengkapi upaya untuk mengikis dua institusi yang menjadi ancaman terbesar bagi rezim Orde Baru Suharto: politik Islam dan perbedaan pendapat politik berbasis universitas.

    Tahun 1971, lima tahun setelah Suharto berkuasa, partai-partai politik Islam menunjukkan performa kuat dalam pemilihan legislatif nasional pertama di bawah Orde Baru. Sebagai tanggapan, Presiden Suharto memaksa empat partai politik Islam terkemuka untuk bergabung, mengecilkan prioritas mereka dan mengurangi daya tarik masing-masing.

    Empat puluh enam tahun kemudian, dua dekade setelah jatuhnya Suharto, konsolidasi ini bisa dibilang bertanggung jawab atas warisan politik Islam yang tidak efektif dalam demokrasi Indonesia.

    Orde Baru juga menekan ekspresi politik oleh universitas dan kelompok mahasiswa. Penumpasan komunisme sebagian besar telah menghilangkan mahasiswa dan cendekiawan kiri dari universitas-universitas Indonesia pada tahun-tahun berikutnya segera setelah kebangkitan Suharto sebagai presiden. Namun, awal tahun 1970-an, kelompok-kelompok mahasiswa muncul sebagai wadah oposisi populer dalam menentang korupsi yang merajalela di rezim Orde Baru.

    Pemerintah Indonesia merespons dengan membubarkan komisi yang ditunjuk Suharto yang telah melaporkan penyalahgunaan kekuasaan dan melarang protes mahasiswa lebih lanjut.

    Namun, demonstrasi mahasiswa terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya, termasuk protes Taman Mini tahun 1971, kerusuhan Malari tahun 1974, dan serangkaian demonstrasi sebagai tanggapan terhadap larangan rambut panjang, kunjungan oleh menteri Belanda, dan undang-undang pernikahan yang ofensif.


    votre commentaire
  • Sebanyak 18 staf Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menerima beasiswa StuNed untuk mengikuti tailor-made training tentang Pengembangan Program Diklat Penyuluh Hukum di Bogor, Senin (25/3/2019).

    Beasiswa diserahkan secara resmi oleh Peter van Tuijl, Direktur Nuffic Neso Indonesia, kepada Hantor Situmorang, Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenkumham, di Bogor saat acara pembukaan.

    Baca Juga: gambar norma hukum

    Turut hadir dalam acara tersebut Roy Spijkerboer, Staf Politik Kedutaan Besar Kerajaan Belanda, Lieselotte Heederik, pelatih dari Center for International Legal Cooperation (CILC) Belanda, peserta pelatihan, serta undangan lainnya.

    Artikel Terkait: gambar norma kesopanan

    Badan Pembinaan Penyuluh Hukum (BPHN) Kemenkumham sebagai lembaga yang menaungi para penyuluh hukum memprediksi jumlah penyuluh akan terus bertambah. BPSDM yang bertanggung jawab terhadap pengembangan kompetensi penyuluh hukum telah menyiapkan rencana pendidikan dan pelatihan secara terstruktur melalui pelatihan berjenjang dari tingkat dasar, menengah hingga lanjut.

    Dalam sambutan tertulisnya, Kepala BPSDM menyatakan bahwa sudah banyak kerja sama antara Indonesia dan Belanda di bidang hukum. Beasiswa StuNed melalui penyelenggara pelatihan CILC membantu meningkatkan kapasitas BPSDM dan BPHN dalam penyelenggaraan pelatihan penyuluh hukum, mulai dari analisis kebutuhan pelatihan sampai penyusunan kurikulum pelatihan. BPSDM menargetkan kurikulum pelatihan per masing-masing jenjang kompetensi penyuluh hukum selesai sebagai hasil pelatihan.

    Dalam kesempatan yang sama, Roy Spijkerboer menyampaikan bahwa beasiswa StuNed untuk pelatihan ini merupakan bagian dari kerja sama bilateral antara Pemerintah Belanda dan Indonesia di bidang keamanan dan penegakan hukum.

    "Selain StuNed, masih ada program peningkatan kapasitas lainnya yang didanai Pemerintah Belanda, termasuk beasiswa Orange Tulip dan program studi banding," jelas Roy.

    Total durasi pelatihan yang digelar, yaitu selama dua minggu. Seminggu pertama diselenggarakan di akhir Maret 2019 dengan topik analisis kebutuhan diklat. Sementara satu minggu pelatihan sisanya akan dilaksanakan di akhir Juli 2019 untuk menyusun desain kurikulum diklat, yang merupakan kerja sama BPSDM dan BPHN.


    votre commentaire
  • Papan iklan adalah salah satunya alat yang cukuplah banyak diperlukan menjadi tempat promo. 

     

    Tidak hanya tambah murah, beberapa orang yang memilik buat memakai papan iklan buat menempatkan iklan lantaran dipandang lebih efisien. 

     

    Selalu bagaimana ketentuan mengelola izin iklan di Kabupaten Sleman ya? Selanjutnya rangkumkan ketentuan perizinan iklan. 

     

    Buat ijin pendirian iklan sendiri ada dua ragam, ialah iklan berkonstruksi serta non kontruksi. 

     

    Sesuai Ketentuan Daerah Kabupaten Sleman Nomer 5 Tahun 2011 mengenai Bangunan Gedung seperti udah di ubah dengan Ketentuan Daerah Kabupaten Sleman Nomer 2 Tahun 2015. Buat beberapa syarat yang perlu dipenuhi buat iklan berkonstruksi ialah : 

     

    a) Photo-kopi KTP pemohon, pemilik bangunan serta/atau pengelola bangunan. 

    Baca Juga: bentuk penyimpangan sosial

    b) Surat kuasa seandainya dikuasakan serta fotocopy KTP penerima kuasa. 

     

    c) Fotocopy sertipikat hak atas tanah. 

    Artikel Terkait: teori perubahan sosial

    d) Surat Kesepakatan pada pemohon dengan pemilik tanah serta/atau pemilik bangunan yang bermaterai cukuplah, seandainya pemohon bukan pemilik tanah serta ataulah bukan pemilik bangunan.


    votre commentaire
  • "Ada banyak iklan yang tempatnya di ruangan punya jalan. Berarti berada di tanah negara. Sama dengan undang-undang, jalan jelas jika tidak diijinkan untuk pekerjaan lainnya terkecuali terkait dengan keamanan jalan, misalnya rambu atau marka," kata Muryanta, Kamis (7/3/2019). 
     
    "Ketentuannya jelas. Jadi jika ada yang menempatkan di ruang itu kami tidak mengijinkan," tegasnya. 
     
    Berdasarkan ketentuan itu Muryanta menjelaskan pihaknya tak akan memberikan izin. Akan tetapi di lapangan, keadaan berlainan. Perusahaan advertising spesifik membangun tempat iklan terlebih dulu. Baru mengatur izinnya 
     
    Muryanta menjelaskan memang ada banyak iklan yang tempatnya berada di ruangan punya jalan. Pihaknya juga akan tidak keluarkan izin untuk iklan itu. Akan tetapi katanya ada banyak entrepreneur advertising yang ngotot. 
     
     
    Kekurangan dalam pengawasan pula disadari lelaki ini. Dia juga merencanakan akan membuat tubuh pengawas dari beberapa lembaga berkaitan untuk penegasan kehadiran iklan itu. 
     
    Artikel Terkait: arti konsolidasi
     
    Ditambah kembali, jika cuma dinasnya, DPMPTSP jelas Muryanta cuma memberi service administrasi pada entrepreneur advertising. Pihaknya pula memberi prasyarat untuk peletakan iklan. 
     
    "Seperti daerah lainnya, kami harusnya membuat team yang sekarang ini belumlah ada di Banjarmasin. Team itu menyertakan DPMPTSP Satpol PP menjadi penertiban serta pengusutan, dan Bakeuda untuk tujuan pajaknya," kata Muryanta.

    votre commentaire