• Di beberapa universitas dan akademi kejuruan, internet memang telah menjadi bagian penting dari proses belajar-mengajar.
     
     
    Masih banyak juga pelajar yang menggunakan modul manual dalam proses belajar, seperti sekolah-sekolah di daerah.
    Contohnya, tugas dan ujian dikumpulkan lewat email, bukan lagi berbentuk kertas. Mencari referensi pun kerap dari jurnal online atau e-book, bukan buku-buku fisik.
     
    Dalam proses administrasi seperti pengambilan mata kuliah, evaluasi dosen, hingga survei di kampus juga sudah terhubung ke sistem online.
     
    Tak heran, dalam penelitian Cambridge International yang melibatkan 502 pelajar Indonesia bahwa lebih dari dua pertiganya (62%) menggunakan gawai di kelas dan bahkan lebih banyak lagi dari mereka (81%) menggunakannya untuk mengerjakan pekerjaan rumah.
     
    Kegemaran menggunakan teknologi ini tak mengejutkan bagi Indonesia, yang memiliki jumlah pengguna internet mencapai 143,26 juta pada tahun lalu, 49,52% di antaranya adalah mereka yang berusia 19 hingga 34 tahun.
     
    Indonesia memiliki 143,26 juta pengguna internet pada tahun lalu.
    Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan, Gatot Pramono, mengatakan dengan bantuan teknologi, guru dan institusi dapat lebih efisien mengelola materi dan lebih fokus pada pembentukan karakter siswa, dan menginspirasi minat dan pemikiran kritis melalui ruang kelas interaktif.
     
    Pemerintah juga beralih ke teknologi untuk memberikan lebih banyak orang akses ke pendidikan, melalui inisiatif seperti kursus online.
     
    Sementara itu, Direktur Regional, Asia Tenggara & Pasifik Cambridge International, Ben Schmidt menerangkan penerapan teknologi dalam proses belajar mengisyaratkan peluang untuk inovasi dan kreativitas dalam praktik pembelajaran.
     
    "Ketika mahasiswa Indonesia melanjutkan perjalanan mereka sebagai pemikir, inovator, dan pemimpin masa depan, integrasi teknologi yang lebih untuk mendukung pembelajaran mereka akan membantu mempersiapkan mereka untuk bersaing di pasar global yang berkembang" ujar Ben.

    votre commentaire
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan ide pemerintah pusat menempatkan ibu kota ke daerah lain gak mengganggu pembangunan di Jakarta. Anies menyebutkan ibu kota tetap akan di Jakarta atau mungkin tidak, permasalahan di DKI harus diakhiri. 

    Baca Juga: materi sekolah

    " Barusan saya berikan dalam rapat, jika pemerintahan ada di Jakarta atau luar Jakarta. Beberapa masalah yg ada pada Jakarta perlu selalu diakhiri, " kata Anies selesai rapat hanya terbatas terkait 'Tindak Lanjut Ide Pindahan Ibu Kota', di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4) . 

     

    Anies menyebutkan beberapa persoalan yg masih tetap berubah menjadi pekerjaan rumah di Jakarta diantaranya lingkungan hidup, keperluan air bersih, pengendalian hawa, pemrosesan sampah, serta transportasi. 

     

    " Itu semua masih tetap berubah menjadi PR yang wajib diakhiri, " pungkasnya. 

     

    Menurut Anies, dalam rapat hanya terbatas Presiden Joko Widodo mengatakan jika kajian perihal pindahan ibu kota tidaklah ada hubungan dengan ide pembangunan besar-besaran di Jakarta. 

     

    " Ide pembangunan besar-besaran di Jakarta terus bersambung, jalan senantiasa, " kata Anies. 

     

    Bekas Menteri Pendidikan serta Kebudayaan itu menyebutkan jika dalam diskusi ide pindahan ibu kota yg dikupas masalah masalah pemerintahan, seperti eksekutif serta legislatif. Selain itu, permasalahan keuangan masihlah di Jakarta. 

     

    " Yg sehubungan dengan perdagangan, keuangan, investasi, masihlah di Jakarta, " pungkasnya. 

     

    Awal kalinya, Menteri Rencana Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan ibu kota baru yg dipindahkan dari DKI Jakarta ke daerah lain cuma buat guna pemerintahan saja. 

     

    Pemerintah sekarang ini mulai memperdalam persyaratan daerah untuk jadi ibu kota baru. Perihal itu dikatakan Bambang dalam rapat hanya terbatas terkait 'Tindak Lanjut Ide Pindahan Ibu Kota', di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4) . 

     

    " Masukan kami buat ibu kota ini yg diposisikan ialah cuma guna pemerintahan, ialah eksekutif, kementerian instansi, legislatif, parlemen MPR DPR DPR, lalu yudikatif kehakiman, kejaksaan, MK dan sebagainya, " kata Bambang. 

     

    " Lalu keamanan, TNI, Polri, dan kedutaan besar dan perwakilan organisasi internasional yg ada pada Indonesia, " tutur Bambang menambahkan. 

     

    Bambang menyampaikan buat permasalahan layanan keuangan, perdagangan, serta industri tetap akan ada di Jakarta. 

     

    " Contohnya BI, OJK, BKPM terus di Jakarta. Ini rencana yg coba kita ambil dari beberapa best practice yg udah dilaksanakan negara lain, " katanya. 

     

    Menurut Bambang, arah pemerintah buat menempatkan ibu kota ini ialah pembelahan pusat pemerintahan serta usaha. Menurutnya, Jakarta tetap akan berubah menjadi pusat usaha sampai tingkat regional di Asia Tenggara. 

     

    " Yg kita akan menuju dari ibu kota baru ialah pembelahan pusat usaha serta pusat pemerintahan, " pungkasnya.


    votre commentaire
  • Pada kesibukan Diskusi Seminar Nasional Hukum Pertambangan dipandu Moderator Populer adalah Brigita Manohara,  S. T. , S. H. , M. H. (Pembawa acara Tv One) didiampingi oleh Lingga Nugraha, S. H. sebagai co moderator serta 2 pembicara yg Pakar di bidangnya semasing adalah Prof Hikmahanto Juwana, S. H. , LLM. , PhD (Pakar Hukum Pertambangan/Guru Besar Kampus Indonesia) , serta Ir. Tria Supjaneni, M. M. (Pegiat Pertambangan) . 
     
    Prof Hikmahanto Juwana, S. H. , LLM. , PhD dalam pembahasannya menyampaikan, utamanya profesi Konsultan Hukum yg konsentrasi di bidang pertambangan. 
     
    “Tidak cuma advokat saja, namun jaksa, kepolisian, serta hakim lantas mesti paham pengetahuan hukum pertambangan supaya dapat berikan jalan keluar terpilih kala muncul persoalan pertambangan, ” tukasnya. 
     
     
    Selain itu Ir Tria Suprajeni, M. M. memberikan jika, permasalahan pertambangan banyak di isi oleh Insinyur-insinyur yg turun langsung ke lapangan. “Akan akan tetapi amat dibutuhkan ada konsultan hukum yg menyadari kebijakan dan praktik dilapangan, ” Tukasnya. 
     
    Artikel Terkait: implikasi adalah
     
    Acara berjalan dengan hikmat sampai akhir acara. “Semoga ini hari akan jadi riwayat lahirnya satu Organisasi menjadi wadah banyak konsultan hukum & Pengacara pertambangan hukum di Indonesia buat terwujudnya kedaulatan hukum pertambangan nasional, ” tutur Andriansyah Tiawarman K sebagai Sekretaris Jenderal DPN PERKHAPPI. 
     
    Acara ini lantas ditutup dengan pemberian cinderamata pada moderator serta narasumber dan photo bersamanya.

    votre commentaire
  • Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Konsultan Hukum & Pengacara Pertambangan Indonesia (DPN PERKHAPPI) mengadakan Seminar Nasional Hukum Pertambangan dengan Topik “Perkembangan serta Prospek Usaha Pertambangan dalam Kacamata Hukum Nasional” yang sekaligus juga Rilis Perkumpulan Konsultan Hukum & Pengacara Pertambangan (PERKHAPPI) menjadi wadah beberapa konsultan hukum pertambangan di semua Indonesia. 

     

    Acara yang diadakan pada sabtu, 6/4/2019 di Hotel Ibis Kemayoran didatangi seputar 100 orang peserta dari beberapa kelompok termasuk juga perwakilan kementerian ESDM, Kementerian Hukum serta HAM, Dewan Daya Nasional, pegiat hukum, beberapa pakar pertambangan, akademisi, pemerintah, perusahaan pertambangan. 

     

    Diluar itu peserta bukan sekedar datang dari Ibukota namun dari beberapa daerah yang mencakup Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi serta daerah yang lain. 

     

    Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CPL., CPCLE., CCD menjadi ketua pelaksana dalam sambutannya mengemukakan, acara ini diselenggarakan menjadi alat pengenalan PERKHAPPI pada semua stakeholders di bagian pertambangan terutamanya pegiat hukum. 

    Baca Juga: sejarah perumusan Pancasila

    “Kami pula mengatakan terima kasih pada semua pihak atas terselenggaranya pekerjaan ini diantaranya Justitia Training Center serta Pusat Studi Hukum Pertambangan (PSHP) yang sudah jadi motor serta sudah sukses mengadakan Seminar Nasional serta Rilis PERKHAPPI makin komplet dibalut dengan kerja riil yang telah dinantikan banyak pihak,” Tuturnya. 

    Artikel Terkait: nilai nilai yang terkandung dalam Pancasila

    Hal sama pula diutarakan Ketua Umum DPN PERKHAPPI Prof Dr Fasial Santiago, S.H., M.M. dalam sambutannya, dianya mengemukakan perkataan terima kasih pada semua perwakilan serta peserta yang ada. “hadirnya PERKHAPPI di tengahnya penduduk bisa memberi jalan keluar berkaitan jumlahnya persoalan pertambangan di Indonesia,” Katanya. 

     

    Selain itu, Dalam keynote speech dari kementerian Daya & Sumber Daya Mineral Ir. Ignasius Jonan, M.A. yang diwakili oleh Irjen Pol (Purn) Drs E. Widyo Sunaryo sebagai Staf Spesial Menteri ESDM mengemukakan jika, Menteri ESDM menyongsong baik hadirnya PERKHAPPI di Indonesia. 


    votre commentaire
  • Kekerasan pada jurnalis berlangsung dalam bermacam-macam, seperti pengusiran, kekerasan fisik, sampai pemidanaan berkenaan karya jurnalistik. 
     
    Instansi Dukungan Hukum Wartawan sebutkan, kekerasan pada jurnalis ini begitu mudah berlangsung sebab pelakunya tidak cuma aparat namun sering malah dijalankan oleh penduduk. " Penduduk acapkali kerjakan penghalangan-penghalangan kerja wartawan, " kata Gading Yonggar Ditya, pengacara publik LBH Wartawan. 
     
    Gading memberi tambahan, skema kekerasan pada jurnalis sekarang mempunyai skema baru, yaitu intimidasi jurnalis di ranah digital, seperti eksploitasi data pribadi mereka, profiling sampai doxing, ” tukasnya. 
     
    Sebab besarnya kekuatan kekerasan pada jurnalis di saat mendatang, beberapa instansi kerjakan sinergitas serta paduan yang membuahkan Komite Keselamatan Jurnalis serta langsung di deklarasikan di gedung Dewan Wartawan, Jumat, 5 April 2019. 
     
    Baca Juga: apa itu Afiliasi
     
    Semua instansi itu udah bersepekat serta memiliki komitmen jadi sisi dalam Komite Keselamatan Jurnalis. Berusaha bersama-sama buat memajukan penghormatan serta perlindungan kerja-kerja jurnalis. 
     
     
    Baca : Jurnalis, Akademisi, Pakar HAM Setuju Toleransi Mesti Diusahakan 
     
    “Pers jadi pilar demokrasi begitu penting dijaga kemerdekaan serta independensinya, keselamatannya, ” tutur Ketua Bagian Advokasi YLBHI Muhammad Isnur.

    votre commentaire