• Pada kesibukan Diskusi Seminar Nasional Hukum Pertambangan dipandu Moderator Populer adalah Brigita Manohara,  S. T. , S. H. , M. H. (Pembawa acara Tv One) didiampingi oleh Lingga Nugraha, S. H. sebagai co moderator serta 2 pembicara yg Pakar di bidangnya semasing adalah Prof Hikmahanto Juwana, S. H. , LLM. , PhD (Pakar Hukum Pertambangan/Guru Besar Kampus Indonesia) , serta Ir. Tria Supjaneni, M. M. (Pegiat Pertambangan) . 
     
    Prof Hikmahanto Juwana, S. H. , LLM. , PhD dalam pembahasannya menyampaikan, utamanya profesi Konsultan Hukum yg konsentrasi di bidang pertambangan. 
     
    “Tidak cuma advokat saja, namun jaksa, kepolisian, serta hakim lantas mesti paham pengetahuan hukum pertambangan supaya dapat berikan jalan keluar terpilih kala muncul persoalan pertambangan, ” tukasnya. 
     
     
    Selain itu Ir Tria Suprajeni, M. M. memberikan jika, permasalahan pertambangan banyak di isi oleh Insinyur-insinyur yg turun langsung ke lapangan. “Akan akan tetapi amat dibutuhkan ada konsultan hukum yg menyadari kebijakan dan praktik dilapangan, ” Tukasnya. 
     
    Artikel Terkait: implikasi adalah
     
    Acara berjalan dengan hikmat sampai akhir acara. “Semoga ini hari akan jadi riwayat lahirnya satu Organisasi menjadi wadah banyak konsultan hukum & Pengacara pertambangan hukum di Indonesia buat terwujudnya kedaulatan hukum pertambangan nasional, ” tutur Andriansyah Tiawarman K sebagai Sekretaris Jenderal DPN PERKHAPPI. 
     
    Acara ini lantas ditutup dengan pemberian cinderamata pada moderator serta narasumber dan photo bersamanya.

    votre commentaire
  • Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Konsultan Hukum & Pengacara Pertambangan Indonesia (DPN PERKHAPPI) mengadakan Seminar Nasional Hukum Pertambangan dengan Topik “Perkembangan serta Prospek Usaha Pertambangan dalam Kacamata Hukum Nasional” yang sekaligus juga Rilis Perkumpulan Konsultan Hukum & Pengacara Pertambangan (PERKHAPPI) menjadi wadah beberapa konsultan hukum pertambangan di semua Indonesia. 

     

    Acara yang diadakan pada sabtu, 6/4/2019 di Hotel Ibis Kemayoran didatangi seputar 100 orang peserta dari beberapa kelompok termasuk juga perwakilan kementerian ESDM, Kementerian Hukum serta HAM, Dewan Daya Nasional, pegiat hukum, beberapa pakar pertambangan, akademisi, pemerintah, perusahaan pertambangan. 

     

    Diluar itu peserta bukan sekedar datang dari Ibukota namun dari beberapa daerah yang mencakup Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi serta daerah yang lain. 

     

    Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CPL., CPCLE., CCD menjadi ketua pelaksana dalam sambutannya mengemukakan, acara ini diselenggarakan menjadi alat pengenalan PERKHAPPI pada semua stakeholders di bagian pertambangan terutamanya pegiat hukum. 

    Baca Juga: sejarah perumusan Pancasila

    “Kami pula mengatakan terima kasih pada semua pihak atas terselenggaranya pekerjaan ini diantaranya Justitia Training Center serta Pusat Studi Hukum Pertambangan (PSHP) yang sudah jadi motor serta sudah sukses mengadakan Seminar Nasional serta Rilis PERKHAPPI makin komplet dibalut dengan kerja riil yang telah dinantikan banyak pihak,” Tuturnya. 

    Artikel Terkait: nilai nilai yang terkandung dalam Pancasila

    Hal sama pula diutarakan Ketua Umum DPN PERKHAPPI Prof Dr Fasial Santiago, S.H., M.M. dalam sambutannya, dianya mengemukakan perkataan terima kasih pada semua perwakilan serta peserta yang ada. “hadirnya PERKHAPPI di tengahnya penduduk bisa memberi jalan keluar berkaitan jumlahnya persoalan pertambangan di Indonesia,” Katanya. 

     

    Selain itu, Dalam keynote speech dari kementerian Daya & Sumber Daya Mineral Ir. Ignasius Jonan, M.A. yang diwakili oleh Irjen Pol (Purn) Drs E. Widyo Sunaryo sebagai Staf Spesial Menteri ESDM mengemukakan jika, Menteri ESDM menyongsong baik hadirnya PERKHAPPI di Indonesia. 


    votre commentaire
  • Kekerasan pada jurnalis berlangsung dalam bermacam-macam, seperti pengusiran, kekerasan fisik, sampai pemidanaan berkenaan karya jurnalistik. 
     
    Instansi Dukungan Hukum Wartawan sebutkan, kekerasan pada jurnalis ini begitu mudah berlangsung sebab pelakunya tidak cuma aparat namun sering malah dijalankan oleh penduduk. " Penduduk acapkali kerjakan penghalangan-penghalangan kerja wartawan, " kata Gading Yonggar Ditya, pengacara publik LBH Wartawan. 
     
    Gading memberi tambahan, skema kekerasan pada jurnalis sekarang mempunyai skema baru, yaitu intimidasi jurnalis di ranah digital, seperti eksploitasi data pribadi mereka, profiling sampai doxing, ” tukasnya. 
     
    Sebab besarnya kekuatan kekerasan pada jurnalis di saat mendatang, beberapa instansi kerjakan sinergitas serta paduan yang membuahkan Komite Keselamatan Jurnalis serta langsung di deklarasikan di gedung Dewan Wartawan, Jumat, 5 April 2019. 
     
    Baca Juga: apa itu Afiliasi
     
    Semua instansi itu udah bersepekat serta memiliki komitmen jadi sisi dalam Komite Keselamatan Jurnalis. Berusaha bersama-sama buat memajukan penghormatan serta perlindungan kerja-kerja jurnalis. 
     
     
    Baca : Jurnalis, Akademisi, Pakar HAM Setuju Toleransi Mesti Diusahakan 
     
    “Pers jadi pilar demokrasi begitu penting dijaga kemerdekaan serta independensinya, keselamatannya, ” tutur Ketua Bagian Advokasi YLBHI Muhammad Isnur.

    votre commentaire
  • Himpunan Aktivis Milenial (HAM) Indonesia merencanakan melayangkan saran pada Polri biar menginvestigasi selesai persekusi serta intimidasi pada jurnalis. Pasalnya berdasar pada data yang dipunyai HAM, kekerasan pada jurnalis masih tetap berlangsung. Tidak cuman melanggar Undang-Undang, kekerasan akan mengganggu kapasitas jurnalis dalam memberikannya kabar pada orang. 

     

    Sekjen HAM Indonesia Muchlas Samorano memberikan, kekerasan pada jurnalis berulangkali berlangsung. Walaupun telah banyak yang memberikan laporan peristiwa ini, akan tetapi kekerasan masihlah saja berlangsung sampai waktu ini. 

     

    " Memang banyak yang telah memberikan laporan pada kepolisian, akan tetapi sampai waktu ini kasusnya tak ada yang diusut selesai, " tuturnya waktu jumpa wartawan, Sabtu (16/3) . 

     

    Beberapa jadwal kekerasan yang terdaftar di HAM Indonesia yaitu yang dijalankan oleh rangkaian massa Islam Militan pada 2016 saat kemarin. Menurut dia, apa yang dijalankan pada seseorang jurnalis itu mengintimidasi kebebasan wartawan. 

     

    " Jadi tidak cuman melayangkan surat saran untuk pengusutan, kami pula ingin ajak audiensi. Baik dari pihak kepolisian, ataupun dari Ormas itu, " ujarnya. 

     

    Muchlas mengharap, oleh karena ada upaya-upaya itu, persekusi dan intimidasi pada jurnalis dapat di hilangkan. Mengingat, sampai kini seperti tak ada penegakkan hukum pada banyak aktor persekusi ataupun intimidasi. 

    Baca Juga: apa itu Persekusi

    " Walau sebenarnya dalam kerja, seseorang jurnalis dilindungi oleh Undang-Undang. Hingga bila ada yang mengintimidasi atau mengganggu pekerjaan dalam peliputan, bermakna pula melanggar Undang-Undang. 

    Artikel Terkait: indonesia GDP

    Kami ingin semua pihak bersinergi serta tidak lagi ada persekusi ataupun intimidasi pada wartawan, " tangkisnya.


    votre commentaire
  • Selama 20 tahun terakhir, Indonesia, negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan negara dengan mayoritas populasi Muslim terbesar, telah berkembang menjadi negara demokrasi berdasarkan toleransi dan interpretasi Islam yang moderat. Indonesia juga telah muncul sebagai salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di Asia. Artikel ini adalah bagian dari seri “Indonesia dan Timur Tengah: Menjelajahi Koneksi” yang meneliti sifat, ruang lingkup, dan implikasi hubungan Indonesia dengan kawasan Timur Tengah.

    Bulan April 2017, Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo mengakui bahwa ia “kecewa” oleh investasi asing senilai US$6,71 miliar yang dijanjikan oleh Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud dalam kunjungannya sebulan sebelumnya. Kekecewaan Jokowi muncul setelah berita bahwa investasi Saudi di China hampir sepuluh kali lipat dari yang dijanjikan kepada Indonesia, selain setelah pengumuman bahwa raksasa minyak dan gas Malaysia Petronas menjual saham senilai $7 miliar kepada raksasa minyak Teluk Saudi Aramco.

    Baca Juga: assalamualaikum warrahmatullahi wanarakatuh

    Investasi Kerajaan Arab Saudi di China dan Malaysia semakin memajukan dua pesaing ekonomi regional Indonesia yang sudah memiliki infrastruktur yang lebih maju. Kekecewaan Jokowi kemungkinan disebabkan oleh lebih dari sekadar menjadi penerima potongan terkecil dari kue investasi Saudi. Kampanye kepresidenannya dalam Pilpres 2014 berjanji untuk merevitalisasi infrastruktur Indonesia yang sudah lama lesu, dan tiga tahun untuk masa lima tahun kepresidenannya tidak banyak menunjukkan hasil memuaskan.

    Meskipun Jokowi kecewa, Indonesia akan terus melampaui negara-negara tetangganya di Asia dalam menerima pendanaan Arab Saudi untuk universitas dan beasiswa agama yang memungkinkan siswa Indonesia untuk menempuh ilmu di lembaga-lembaga Islam di Kerajaan. Strategi investasi budaya Saudi di Indonesia, utamanya direkayasa melalui pembangunan sekolah-sekolah Islam, penyediaan guru dan buku pelajaran, dan peluang pendanaan beasiswa telah memfasilitasi saluran pengaruh Saudi yang sebagian besar tidak dapat ditembus terhadap perubahan politik Indonesia selama 40 tahun terakhir.

    Artikel Terkait: gambar norma agama

    Pendidikan Islam yang didukung Arab Saudi tidak hanya bertahan tetapi berkembang pesat di bawah penindasan rezim Orde Baru Suharto dari tahun 1966 hingga 1998. Saat ini, di bawah pemerintahan demokratis Indonesia yang cenderung anti-liberal, elit Muslim yang berpendidikan Saudi di Indonesia memanfaatkan peluang untuk menggunakan peningkatan kebebasan politik untuk mempromosikan proteksionisme agama dan konservatisme Islam garis keras.

    IDENTITAS NASIONAL DI BAWAH SUHARTO
    Tahun 1965, komplotan rahasia dari perwira militer sayap kiri mengatur kudeta yang gagal di Jakarta, membunuh enam jenderal anti-komunis yang mereka yakini sedang bersiap menggulingkan Presiden Sukarno. Dalam minggu-minggu berikutnya, Jenderal Suharto, yang dengan mencurigakan lolos dari pembunuhan, melangkah untuk menetralkan komplotan, mengambil kendali tentara, dan akhirnya mengambil alih kepresidenan itu sendiri.

    Upaya kudeta tersebut dilakukan tepat sebelum penumpasan Komunis 1965-1966, di mana tentara memenjarakan dan mengeksekusi anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), kaum kiri, pembangkang politik, dan pihak-pihak lain yang dianggap mengancam negara Indonesia. Penghitungan terakhir korban masih banyak diperdebatkan, dengan perkiraan korban tewas dan hilang berkisar antara 100.000 hingga lebih dari satu juta jiwa.

    Di tengah kekacauan pasca penumpasan PKI, Presiden Suharto yang baru menjabat berusaha memperkuat kekuasaan politiknya dengan menyatukan Indonesia yang memiliki beragam latar belakang bahasa, etnis, dan keagamaan, hingga penyebaran geografis yang sulit dikendalikan. Pemerintah Indonesia mendistribusikan ribuan televisi dan berinvestasi dalam infrastruktur satelit untuk menyiarkan propaganda yang disponsori negara di seluruh Nusantara.

    Sekolah umum dimulai setiap hari dengan menyanyikan lagu wajib dan upacara pengibaran bendera Merah Putih. Pancasila diamanatkan sebagai landasan ideologis dari semua lembaga formal Indonesia dalam upaya untuk mengekspresikan kepribadian tunggal Indonesia.

    Penegasan identitas nasional yang kuat melengkapi upaya untuk mengikis dua institusi yang menjadi ancaman terbesar bagi rezim Orde Baru Suharto: politik Islam dan perbedaan pendapat politik berbasis universitas.

    Tahun 1971, lima tahun setelah Suharto berkuasa, partai-partai politik Islam menunjukkan performa kuat dalam pemilihan legislatif nasional pertama di bawah Orde Baru. Sebagai tanggapan, Presiden Suharto memaksa empat partai politik Islam terkemuka untuk bergabung, mengecilkan prioritas mereka dan mengurangi daya tarik masing-masing.

    Empat puluh enam tahun kemudian, dua dekade setelah jatuhnya Suharto, konsolidasi ini bisa dibilang bertanggung jawab atas warisan politik Islam yang tidak efektif dalam demokrasi Indonesia.

    Orde Baru juga menekan ekspresi politik oleh universitas dan kelompok mahasiswa. Penumpasan komunisme sebagian besar telah menghilangkan mahasiswa dan cendekiawan kiri dari universitas-universitas Indonesia pada tahun-tahun berikutnya segera setelah kebangkitan Suharto sebagai presiden. Namun, awal tahun 1970-an, kelompok-kelompok mahasiswa muncul sebagai wadah oposisi populer dalam menentang korupsi yang merajalela di rezim Orde Baru.

    Pemerintah Indonesia merespons dengan membubarkan komisi yang ditunjuk Suharto yang telah melaporkan penyalahgunaan kekuasaan dan melarang protes mahasiswa lebih lanjut.

    Namun, demonstrasi mahasiswa terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya, termasuk protes Taman Mini tahun 1971, kerusuhan Malari tahun 1974, dan serangkaian demonstrasi sebagai tanggapan terhadap larangan rambut panjang, kunjungan oleh menteri Belanda, dan undang-undang pernikahan yang ofensif.


    votre commentaire



    Suivre le flux RSS des articles
    Suivre le flux RSS des commentaires